Subjek dan Objek Hukum

Subjek hukum merupakan pemegang setiap makhluk yang berwenang memiliki, memperoleh dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Salah satu subjek hukum adalah individu (manusia). Menurut hukum, manusia telah dikodratkan menjadi subjek hukum secara alami meskipun masih anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat kepentingan yang menghendakinya.  Tapi ada beberapa golongan yang dianggap sebagai subjek hukum yang “tidak cakap” hukum dimana apabila melakukan perbuatan yang menyangkut hukum harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Contohnya seperti anak yang masih dibawah umur dan orang sakit. Manusia sebagai Subyek Hukum, berakhir sebagai Subyek Hukum apabila telah meninggal dunia dan dinyatakan oleh UU bahwa tidak mampu bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata.

Apabila ada subjek, tentu saja ada objek. Berikut beberapa penjelasan mengenai objek hukum di Indonesia. Objek hukum di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu

·         Benda bergerak

·         Benda tidak bergerak

Terdapat perbedaan menurut sisi yuridis antara benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti:

·         Bezit, dalam benda bergerak terdapat bezit yaitu seolah-olah seseorang menguasai suatu benda yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan kepemilikan benda tersebut sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian halnya.

·         Levering, yaitu penyerahan atau pemindahan antara satu pihak ke pihak yang lainnya. Dalam benda bergerak, levering dilakukan secara nyata (hand by hand) sedangkat untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan cara balik nama.

·         Daluwarsa, berlakunya sesuatu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Pada benda bergerak tidak terdapat daluwarsa sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat daluwarsa

·         Pembebanan, terhadap benda bergerak dilakukan dengan gadai sedangkan untuk hak tidak bergerak dengan hipotik atau hak penanggungan kepada benda yang menggunakan fidusia.

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu perjanjian. Dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

·         Jaminan Umum

Pada pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum haruslah benda yang ekonomis (dapat dinilai dengan uang) dan harus dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak lain.

·         Jaminan Khusus

Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hak tanggungan, hipotik dan fidusia